Meski begitu, Hasto menilai masyarakat Indonesia tetap tidak boleh permisif terhadap berbagai kecurangan. “(Kalau) cenderung memaafkan itu tanpa ada suatu shock therapy, lama-lama selamat tinggal demokrasi,” kata dia.
Sebelumnya, Hasto juga pernah mengatakan bahwa hak angket bukan persoalan PDIP saja. “Persoalan hak angket bukanlah persoalan PDIP, ini muncul dari kesadaran kita bersama,” ujarnya ketika ditemui di Gedung MK II, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.
Adapun wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 datang dari calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyarankan DPR untuk menggunakan hak angket demi menulusuri beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh KPU. Di luar persoalan hak angket, saat ini sedang bergulir sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Pilihan Editor: Politikus PKB Berharap Rekonsiliasi Politik Tak Kesampingkan Rencana Hak Angket
