Hasto menyatakan hak angket kecurangan Pilpres masih relevan dibahas hingga saat ini. Namun, PDIP harus mengantisipasi konsekuensi yang ada jika mengajukan hak angket.
“Kita melihat ada tekanan politik, ada tekanan hukum. Sehingga kita juga melihat dinamika politik, dimensi ancamannya bagaimana itu bisa bekerja, kita harus mitigasi atas resiko itu,” kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024.
Hasto berujar PDIP harus menimbang dinamika politik yang akan terjadi jika hak angket tetap dijalankan. Salah satu yang dia sebut adalah kemungkinan naiknya wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mengambil kursi Ketua DPR dari PDIP sebagai pemenang Pemilu 2024.
Menurut Hasto, PDIP tidak ingin hak angket hanya diajukan sebagai formalitas saja. Jika PDIP mengajukan hak angket dan gagal karena tidak mendapat dukungan partai lain, kegagalan itu akan dianggap sebagai kegagalan PDIP. “Artinya kan orang hanya melihat menang kalah. Enggak lihat proses,” ujarnya.
Iklan
