Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, paling anyar, mengadakan audiensi dengan Deputi V Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad, di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 20 Mei 2024. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, meminta KSP untuk memastikan agar Jokowi mempertimbangkan kriteria integritas, kompetensi, dan independen sebelum membentuk Pansel KPK.
“Belajar dari 2019, pansel yang dibuat oleh Pak Jokowi, menghasilkan pimpinan KPK bermasalah. Mestinya dalam titik itu menjadi evaluasi,” kata Kurnia, ditemui usai persamuhan, di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Kurnia menyinggung soal pelemahan KPK melalui revisi undang-undang lembaga anti-rasuah itu pada 2019.
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kemudian mengusulkan sekitar lebih 20 nama ke KSP untuk diteruskan ke meja Jokowi sebagai calon anggota Pansel KPK. Peneliti ICW mengklaim bahwa pihak-pihak yang didorong kelompok sipil merupakan figur-figur yang memahami permasalahan pemberantasan korupsi secara umum dan pemberantasan korupsi yang ada di KPK.
Jokowi akan membentuk panitia seleksi untuk menyaring pimpinan KPK periode berikutnya. Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang semula akan berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Iklan
