Menurut Imam, kendati jenjang pendidikan SMA atau SMK bukan kewenangan pemerintah Kota Depok, namun jika memang dibutuhkan masyarakat, pihaknya akan mencarikan solusinya.
“Mudah-mudahan kami bisa carikan jalan keluar,” kata Imam, Senin, 22 Juli 2024.
Politikus PKS ini mengungkapkan bahwa pemerintah telah membangun Madrasah Tsanawiyah (Mts) Negeri dan dihibahkan ke Kementerian Agama, sehingga akan dilakukan serupa bagi SMA atau SMK Negeri jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa membangun gedung sekolah jenjang pendidikan tersebut.
“Mudah-mudahan kami nanti bisa siapkan lahannya, kami bisa siapkan gedungnya, sehingga pengelolaannya oleh provinsi,” kata Imam.
Imam menilai skandal katrol nilai rapor itu untuk memudahkan 51 siswa asal SMPN 19 Depok masuk SMA Negeri dari jalur prestasi karena ketatnya sistem zonasi.
Iklan
